Usai Sambangi Kejagung, Pemprov DKI Bakal Minta Polisi dan KPK untuk Awasi Penggunaan APBD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polri dan TNI, dalam penggunaan APBD. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Setelah meminta bantuan dari Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan APBD, Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa hal tersebut sangat penting untuk dilakukan.

Pramono, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Balai Kota, menjelaskan bahwa semua aparat penegak hukum seperti kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, dan nantinya TNI akan dipanggil untuk terlibat dalam upaya ini.

Pramono menjelaskan bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong pembangunan di Jakarta.

“Sebagai pemimpin Jakarta, saya menjamin keterbukaan dan transparansi pada semua aparat penegak hukum,” kata Pramono.

Saya berkomitmen untuk terbuka dan transparan dalam berkomunikasi dengan semua pihak. Jika ada masalah yang perlu dibicarakan, saya tidak akan menutupinya, tidak peduli siapa pun yang terlibat. Namun, jika kita dapat bekerja sama secara baik, hasilnya akan jauh lebih positif.

Pramono mendorong para ASN untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang akan membantu kemajuan Jakarta.

Saya ingin menekankan kepada semua ASN, terutama kepala dinas, kepala biro, dan asisten untuk tidak ragu dan takut ketika harus membuat keputusan. Karena keputusan yang tepat dan tegas adalah kunci kesuksesan dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan. Mari kita bersikap percaya diri dan bertindak dengan keberanian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

“Jika Jakarta benar-benar ingin mengalami perubahan yang signifikan, kita harus berani untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Dan sebagai pemimpin, saya siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut,” tutupnya dengan tegas.